Jaksa Kasus Indosat dan IM2 Bermasalah

Tuesday, April 30th, 2013 @ 10:06AM

Seperti yang dijelaskan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) saat usai konferensi pers persiapan Konferensi Internasional CAPDI Makassar, di Jakarta, Rabu (24/4) lalu ia menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang memaksakan kasus kerjasama penyelenggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz, antara PT Indosat dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2) ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), adalah jaksa bermasalah.

Dalam kasus ini, saya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun. JK membantah, dalam kasus ini Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) yang membuat aturan saja tidak menganggap ada pelanggaran aturan. Namun, oleh jaksa dipaksakan agar diperkarakan ke pengadilan.

“Kasus IM2 ini bias disebut salah, kalau melanggar aturan. Kalau yang membuat aturan Kemeninfo mengatakan tidak salah, jadi tidak ada yang salah.” Papar JK.

Ia melanjutkan, langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) harusnya tidak perlu berlanjut jika regulator sudah menyatakan tidak ada kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Indosat dan IM2.

JK menyebutkan ini murni hanya masalah penafsiran hukum saja. JK meyakini tidak ada maksud Indosat untuk melanggar hukum. IM2 sebagai anak perusahaan hanya pisah entitas saja. Ia yakin betul tidak ada maksud macam-macam untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Karena itu, kata JK, sikap jaksa yang ngotot membawa masalah ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat. Sebab, memang tidak ada unsur korupsi dalam kasus bisnis telekomunikasi tersebut.

Kecaman lebih keras diungkapkan mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofjan Djalil. Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) bertema “Solusi Rekomendasi Sinkronisasi Kelembagaan Penyelenggaraan Telekomunikasi Nasional” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Dalam forum tersebut Sofjan tegas menyatakan, tidak ada korupsi dalam kasus IM2 yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor. Menurutnya, jaksa telah  menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan dalam peradilan IM2.

Menurut Sofjan, jaksa dilarang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya. Mereka ini dibayar menggunakan uang yang berasal dari pajak rakyat. Karena itu, jika para jaksa bekerja tidak mengutamakan unsur kehati-hatian dan tidak bekerja optimal, rakyat bisa menuntut.

Dalam kasus Indosat dan IM2, tambah Sofjan, jaksa tidak melaksanakan tugasnya secara optimal. Demikian juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga jelas tidak melaksanakan tugasnya secara benar dan optimal. Karena setiap audit ada SOP yang harus dipenuhi.

Sofjan yakin, jika audit BPKP itu dilakukan dengan benar, pasti akan menyimpulkan tidak ada korupsi dalam PKS Indosat dan IM2. Ia mempertanyakan uang Rp 1,3 triliun itu darimana asalnya? Jelas BPKP melaksanakan audit tidak sesuai SOP, karena semua BHP frekuensi sudah terbagi secara jelas dan ekslusif ke masing-masing operator dan semuanya membayar kewajibannya kepada negara, yang jumlah totalnya sekitar Rp12 triliun setiap tahun.

Dari awal Sofjan melihat, jaksa lebih mempercayai versi Deny AK (terpidana kasus pemerasan terhadap Indosat) yang membagi-bagi frekuensi dan jaringan. Padahal frekuensi dan jaringan itu satu kesatuan. Hal ini sudah sesuai regulasi yang ada di Indonesia dan sesuai standar ITU (International Telecommunication Union) secara internasional bahwa  jaringan adalah “end to end”.

Namun anehnya, justru jaksa lebih suka menggunakan versi Deny. Padahal jika jaksa benar-benar ingin mengusut benar tidaknya ada masalah dalam persoalan ini sangat mudah. Kalau sudah demikian, tentu kasus ini murni kriminalisasi terhadap industri telekomunikasi Indonesia.

Print Friendly

Posted by
Categories: Blog

Belum ada komentar, jadilah yang pertama !
Berikan Komentar

Agenda Yang Akan Datang

Klik untuk melihat agenda selengkapnya