Faktanya !

Perkara hukum apa yang menimpa Indosat dan IM2 ?

IM2 disangka menggunakan spektrum frekuensi 2,1 Ghz bersama dengan Indosat dan dituduh tidak membayar BHP Frekuensi dan Up Front Fee yang bukan kewajiban IM2, sehingga dituduh korupsi dan menyebabkan potensi kerugiaan Negara.

Print Friendly

Siapa saja yang menjadi terdakwa/tersangka ?

Dalam perkara tersebut, saya (Indar Atmanto) dijadikan terdakwa untuk perihal yang tidak dilakukan. Kasus yang jelas tidak melanggar UU ini, saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, sedangkan Bapak Johnny Swandy Sjam (mantan Dirut Indosat), PT Indosat Tbk dan PT . Indosat Mega Media  (IM2) yang juga dijadikan tersangka saat ini masih menjalani proses penyidikan di Kejaksaan Agung.

Print Friendly

Layanan telekomunikasi apa yang terkait dengan persoalan ini ?

Layanan internet dengan menggunakan jaringan seluler. Dalam kasus IM2 adalah layanan internet menggunakan jaringan bergerak seluler INDOSAT. Layanan ini telah dinikmati masyarakat luas sejak 2006. Siswa pelajar dan pelaku ekonomi kecil menjadi penggunanya.

Print Friendly

Apa yang menjadi dakwaan/sangkaan ?

Bahwa melalui kerjasama dengan Indosat, IM2 dikira telah menggunakan pita frekuensi 2,1 Ghz, padahal untuk kerja sama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi (PT Indosat) dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (IM2) tersebut IM2 tidak memerlukan ijin dari Menteri. Sesuai dengan amanat UU 36/1999 tentang telekomunikasi yang bersifat lex specialis, penggunaan jaringan seluler untuk layanan internet diperbolehkan dan harus dilakukan melalui kerjasama antara Indosat dan IM2.

Dengan demikian tidak ada penggunaan frekuensi bersama antara Indosat dan IM2, yang ada adalah pemanfaatan jaringan telekomunikasi bergerak seluler untuk akses layanan internet

Print Friendly

Bagaimana regulasi telekomunikasi mengatur hal ini ?

Regulasi Indonesia mewajibkan setiap penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi melalui perjanjian tertulis, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak seluler. Dalam kaitan kerjasama ini, jaringan bergerak seluler dibangun oleh Indosat menggunakan spektrum frekuensi antara lain 2,1 Ghz. Sehingga izin penggunaan frekuensi cukup dimiliki oleh Indosat. Dan untuk itu, Indosat yang memiliki kewajiban membayar BHP Frekuensi dan Up Front Fee dan Indosat telah memenuhi kewajiban tersebut kepada negara. Penggunaan jaringan oleh sebanyak-banyaknya pihak sangat diharapkan oleh Pemerintah karena akan berdampak pada efisiensi nasionaldalam penggunaan sarana telekomunikasi, sehingga semakin banyak pelaku bisnis dan masyarakat yang ikut menikmati layanan telekomunikasi

Print Friendly

Selain dengan IM2 apakah Indosat memiliki kerja sama sejenis dengan ISP (Penyelenggara Jasa Internet) lain ?

Ya. Indosat memiliki kerja sama sejenis dengan 3 ISP (Penyelenggara jasa internet) lainnya. Dengan demikian Indosat memiliki kerja sama dengan 4 ISP.

Print Friendly

Apakah Indosat mengalihkan frekuensi atau menggunakan frekuensi bersama 4 ISP tersebut?

Tidak. Karena secara teknologi TIDAK MASUK AKAL dilakukan pengalihan frekuensi atau menggunakan bersama frekuensi kepada 4 ISP tersebut. Dengan demikian, Indosat maupun 4 ISP tersebut tidak melakukan pengalihan maupun penggunaan frekuensi bersamaa.

Print Friendly

Apa yang dimaksud dengan menggunakan frekuensi ?

Yang dimaksud dengan menggunakan frekuensi adalah melakukan pembangunan BTS/radio, mengoperasikan dan mengendalikannya sesuai dengan ijin jaringan bergerak seluler yang dimilikinya

Print Friendly

Apakah Indosat telah memenuhi komitmen kewajibannya setelah menang lelang/tender frekuensi 2,1 Ghz pada tahun 2006 ?

Ya, Indosat telah memenuhi komitmen kewajibannya untuk MENGGUNAKAN alokasi FREKUENSI yang diperolehnya dengan melakukan PEMBANGUNAN BTS Node-B di seluruh Indonesia, seperti termaktub pada Ijin Jaringan Bergerak Seluler Indosat No. 102/Kep/M.Kominfo/10/2006.Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 Indosat telah membangun 4.596 BTS Node-B diseluruh Indonesia. Indosat juga telah membayar Biaya Up Front Fee sebesar Rp. 320 Milliar pada tahun 2006, dan BHP Frekuensi setiap tahun. Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pembangunan Jaringan Bergerak Selular Indosat, dan telah menerbitkan perpanjangan Ijin Jaringan Bergerak Seluler Indosat Tahun 2012 sesuai dengan KM Kominfo No. 504 thn 2012 ttg Izin Penyelenggaraan Jarbersel PT Indosat_31 Aug 2012. Hal ini membuktikan bahwa Indosat selama ini telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Print Friendly

Apa yang dimaksud dengan pengalihan frekuensi ?

Pengalihan adalah pengalihan hak dan kewajiban pemilik spektrum frekuensi kepada pihak lainnya.

Print Friendly

Apakah PKS Indosat-IM2 merupakan bentuk pengalihan frekuensi seperti didakwakan ?

Tidak. PKS IM2 tidak mengatur pengalihan hak dan kewajiban indosat atas spektrum frekuensi 2.1Ghz kepada IM2. PKS hanya mengatur penggunaan jaringan telekomunikasi Indosat, dengan fakta bahwa tarif (Rupiah) yg disepakati pada perjanjian kerjasama didasarkan atas volume pemakaian data dgn satuan Mbyte (KByte/Byte), bukan atas penggunaan frekuensi yg satuannya Hertz

Print Friendly

Apakah ada kewajiban melaporkan perjanjian kerjasama penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa kepada regulator/pemerintah.

Tidak ada kewajiban melaporkan perjanjian kerjasama. Dan sifat perjanjian adalah perdata, sesuai kesepakatan bisnis.

Print Friendly

Apakah boleh penyelenggara jaringan seluler bekerjasama dengan penyelenggara jaringan seluler lainnya ?

Boleh. Dan, dalam hal ini pula, meski satu pihak dapat menggunakan jaringan seluler pihak lainnya, Up Front Fee dan BHP Frekuensi tahunan cukup dibayar 1x oleh masing-masing penyelenggara jaringan tersebut. Demikian pula, jika penyelenggara jaringan bergerak seluler, melakukan kerjasama dengan penyelenggara jasa (bisa kerjasama dengan lebih dari 1 penyelenggara jasa), maka kewajiban membayar Up Front Fee dan BHP Frekuensi tahunan hanya dibayarkan 1x oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler dimaksud.

Print Friendly

Apakah IM2 memiliki BTS 2,1 Ghz ?

IM2 tidak pernah membangun/mengoperasikan BTS yang bekerja pada pita frekuensi 2,1 Ghz, jadi IM2 tidak menggunakan pita frekuensi 2,1 Ghz.

Print Friendly

Apakah IM2 memproduksi/menerbitkan Simcard sendiri ?

Simcard diterbitkan/diproduksi oleh Indosat, dapat dilihat pada logo yang ada di Simcard.

Print Friendly

Apakah IM2 memiliki nomor alokasi simcard ?

Tidak. IM2 tidak memiliki alokasi nomor seluler sendiri. Identitas pelanggan internet IM2, tidak menggunakan nomor telepon simcard. Identitas pelanggan IM2 menggunakan username dan password. Nomor Simcard adalah identitas simcard pemilik jaringan telekomunikasi yang dalam hal ini adalah Indosat.

Print Friendly

Apakah satuan frekuensi ?

Satuan frekuensi adalah Mhz (Megahertz atau hertz)

Print Friendly

Apakah satuan volume pemakaian (usage) kapasitas jaringan telekomunikasi ?

Byte atau MByte, Kbyte

Print Friendly

Apakah PKS merupakan bentuk pengalihan frekuensi ?

Tidak benar jika PKS didalihkan sebagai bentuk pengalihan frekuensi karena yang diatur dalam PKS adalah benar-benar mengatur penggunaan jaringan telekomunikasi. Di dalam PKS (kerja sama) diatur tentang pentarifan yang berdasar satuan volume pemakaian (usage) berupa Mbyte.

Print Friendly

Apakah kewajiban kepada Negara bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jasa telekomunikasi ?

Kewajiban masing-masing Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

  1. Biaya Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 1999;
  2. Biaya kontribusi Universal Service Obligation (USO) berdasarkan Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999;
  3. BHP Frekuensi berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 jo.Pasal 29 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2000 jo. Pasal 6A ayat (1) PP No. 76 Tahun 2010;
  4. Up Front Fee (Biaya Izin Awal) Pasal 6A ayat (1) PP No. 76 Tahun 2010

Kewajiban masing-masing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

  1. Biaya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berdasarkan Pasal 26 UU 36 Tahun 1999 jo.Pasal 12 Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001;
  2. Biaya kontribusi Universal Service Obligation (USO) berdasarkan Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999
Print Friendly

Apakah IM2 memiliki kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Radio Frekuensi 2.1 Ghz ?

Tidak ada kewajiban PT IM2 untuk membayar BHP Spektrum Radio Frekuensi. Menkominfo pada suratnya No. 65/M.KOMINFO/02/2012, tanggal 24 Februari 2012 butir 6 menyatakan:“Selain itu, PT Indosat Mega Media (PT IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak menggunakan spektrum radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT Indosat Mega Media (PT IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk, dimana untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler ini PT Indosat Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 Mhz, 1800 Mhz dan 2,1 Ghz. Dengan demikian kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT Indosat Tbk”

Print Friendly

Apakah Indosat dan IM2 telah melaksanakan kewajibannya tersebut ?

Indosat dan IM2 telah menunaikan kewajibannya kepada Negara tersebut

Print Friendly

Apa dampak kasus ini terhadap industri telekomunikasi / internet ?

Kerjasama penggunaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi merupakan amanah dari UU 36/1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 9 ayat (2)) dan peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, jika model kerjasama tersebut dipersalahkan, maka para penyelenggara jasa (dalam konteks ini ISP), tidak akan menyelenggarakan layanannya karena tidak lagi diperbolehkan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan. Sehingga, secara nasional akan merugikan bangsa dan negara karena pertumbuhan industri telekomunikasi akan terhambat dan target pemerintah untuk mencapi 30% penetrasi internet di tahun 2014 akan gagal total. Hal ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan lebih besar lagi kerugian yang akan dialami negara karena kasus ini, jika tidak juga menjadi perhatian kita semua. Kezoliman ini yang justru merugikan keuangan negara

Print Friendly

Apa dampak kasus ini terhadap masyarakat ?

Selama masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada dampak bagi masyarakat. Namun apabila ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kerjasama tersebut salah, maka seluruh kerjasama yang menggunakan model tersebut harus dihentikan. Akibatnya layanan kepada masyarakat akan terganggu karena industri telekomunikasi Indonesia dibangun berdasarkan model kerjasama tersebut.

Print Friendly

Agenda Yang Akan Datang

Klik untuk melihat agenda selengkapnya